Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/02/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menunjukkan kemajuan signifikan. Pada tahap pertama, proyek ini dibangun di 65 titik dengan progres yang telah mencapai 50 persen.
“Progres sudah 50 persen dari tahap pertama dan mudah-mudahan bisa segera selesai pada Februari,” ujar Trenggono.
Penguatan ekosistem industri perikanan juga menjadi fokus pembahasan, khususnya dalam kerangka pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara terpadu. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
“Program ini masuk dalam ekosistem yang akan dikelola melalui Jaladri. Kita ingin mengoptimalkan potensi laut Indonesia, sehingga Jaladri akan fokus pada peningkatan produktivitas industri perikanan nasional,” ujar Dony.
Menurutnya, pembangunan kampung nelayan tidak hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan dari sisi bisnis, termasuk skema offtake hasil produksi. Ia juga mengapresiasi peran KKP dalam mendorong pertumbuhan industri galangan kapal sebagai bagian dari strategi besar penguatan sektor ini.
Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah koordinasi PT PAL Indonesia guna memperkuat kapasitas nasional. Proses tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan diyakini akan membuka peluang kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor terkait.
Selain penguatan di sektor hulu, Jaladri juga akan mengembangkan industri hilir perikanan secara masif. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri turunan sekaligus memperluas pembukaan lapangan kerja.
Dony menegaskan, kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi orientasi ekonomi nasional yang lebih bertumpu pada kekuatan domestik.
“Kita punya laut, kita punya pangan. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, kita harapkan semakin banyak tenaga kerja terserap dan fondasi ekonomi nasional semakin kuat berbasis potensi kita sendiri,” pungkasnya.
