Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Diseminasi Diplomasi Parlemen di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman publik mengenai peran diplomasi parlemen sekaligus mendorong keterlibatan kalangan akademisi dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa kampus merupakan mitra strategis parlemen di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Menurutnya, perubahan global menuntut respons berbasis kajian dan pemikiran kritis, sehingga kolaborasi dengan civitas akademika menjadi sangat penting.
“Kehadiran kami hari ini adalah komitmen BKSAP untuk memperkuat jembatan antara parlemen dan masyarakat, khususnya akademisi dan mahasiswa sebagai future leaders Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BKSAP tidak hanya aktif menjalankan diplomasi di forum internasional, tetapi juga membangun ruang dialog di dalam negeri. Diskusi dengan kampus dinilai mampu memperkaya perspektif dan memperkuat substansi rekomendasi kebijakan.
“Dunia yang berubah cepat menuntut diplomasi parlemen yang adaptif dan kritis. Kampus adalah mitra strategis dalam merumuskan respons Indonesia terhadap pergeseran geopolitik yang kini tidak lagi linear,” tambahnya.
Husein juga menegaskan bahwa BKSAP terbuka terhadap masukan akademik dalam penyusunan sikap dan rekomendasi di berbagai forum internasional, seperti IPU, P20, APA, AIPA, OECD, BRICS, dan PUIC pada 2026.
Melalui kegiatan diseminasi ini, BKSAP menegaskan komitmennya membangun diplomasi parlemen yang partisipatif. Sinergi antara parlemen dan kampus dinilai menjadi modal strategis untuk memperkuat kualitas argumentasi serta posisi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan capaian diplomasi BKSAP sepanjang 2025, di antaranya pembentukan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara sahabat serta penegasan dukungan Indonesia terhadap Two State Solution dalam Sidang Umum IPU ke-150.
Selain itu, dua resolusi usulan Indonesia disahkan dalam Sidang Umum AIPA ke-46 terkait krisis kemanusiaan di Myanmar serta pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau. Indonesia juga dipercaya menjadi Ketua Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tahun 2025. Capaian tersebut semakin memperkuat posisi diplomasi parlemen Indonesia di panggung internasional.
