Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menegaskan pentingnya penanganan khusus bagi kelompok rentan di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VIII di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025). Wardatul menilai Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah dibanding wilayah lain di Sumatera Barat.
Wardatul menyampaikan, tim Komisi VIII telah meninjau langsung beberapa titik terdampak di 11 kecamatan, didampingi Bupati Pesisir Selatan. Beberapa lokasi menunjukkan kerusakan berat dan memerlukan penanganan segera, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
“Kondisi ini membuat saya tergerak secara emosional, khususnya terhadap kelompok rentan. Mungkin karena saya perempuan, insting saya langsung teringat pada perempuan hamil, anak-anak, dan orang tua. Bagaimana nasib mereka dalam bencana seperti ini,” ujarnya.
Legislator Gerindra itu menekankan, BNPB harus memastikan kebutuhan kelompok rentan terpenuhi agar mereka tidak mengalami penderitaan berlapis di tengah situasi darurat.
Selain itu, Wardatul menyoroti dugaan kontribusi penebangan liar terhadap terjadinya banjir besar kali ini. Ia menyebut banyak pihak menilai aktivitas ilegal tersebut memperparah kerusakan.
“Pemberian izin mesti sangat hati-hati. Kalau bisa ada moratorium yang benar-benar ketat, bahkan permanen,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi VIII mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat mitigasi bencana dan melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Wardatul berharap penanganan tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga perlindungan menyeluruh bagi warga, terutama kelompok yang paling rentan.
