Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara nasional. Berdasarkan data yang diterima Komisi XI, dari 1.046 BUMN yang ada, belum semua memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
“Data menunjukkan bahwa 52% BUMN masih mengalami kerugian dengan nilai mencapai lebih dari Rp50 triliun setiap tahun. Sementara itu, 97% setoran dividen negara justru hanya bersumber dari delapan BUMN. Ini menunjukkan adanya ketimpangan produktivitas yang sangat serius,” ungkap Kamrussamad dalam kunjungan spesifik Komisi XI ke Denpasar.
Menanggapi kondisi tersebut, Kamrussamad menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah membentuk superholding BUMN yang terdiri dari dua pilar utama: Investment Management dan Asset Management. Struktur baru ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan kinerja BUMN di berbagai sektor.
“Superholding ini sangat kita harapkan dapat menjadi solusi untuk mengkonsolidasikan BUMN agar lebih produktif dan efisien. Tujuannya jelas: memperbaiki kinerja korporasi dan memastikan BUMN tidak lagi mengalami kerugian di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Kamrussamad menekankan, penguatan manajemen dan penataan ulang portofolio BUMN diperlukan agar perusahaan milik negara mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
