Komisi II DPR RI menyoroti tingginya usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Berbagai daerah telah dimekarkan menjadi daerah otonomi, mencakup 42 provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, serta 6 daerah istimewa atau otonomi khusus. Namun, capaian pembangunan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dinilai belum sesuai target. Bahkan hingga kini, pemerintah belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penataan daerah dan desa.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa penyelesaian RPP tersebut merupakan hal yang sangat penting dan mendesak.
“RPP penataan daerah dan desa belum diselesaikan pemerintah. Kami berharap rekomendasinya segera keluar agar bisa menjadi acuan Komisi II dan dasar pengusulan serta pembentukan DOB, paling lambat awal 2026,” ujar Bahtra dalam Konferensi Pers Komisi II DPR RI bersama para mitra kerja di Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Komisi II juga memaparkan hasil evaluasi terhadap empat DOB di Papua. Dari dua kali kunjungan kerja dengan fokus pengawasan percepatan pembangunan infrastruktur seperti kantor gubernur, DPRP, MRP, dan OPD Komisi II menilai progres pembangunan belum memenuhi target.
“Hampir 80 persen pegawai masih didominasi OAP (Orang Asli Papua), dan laporan yang kami terima menunjukkan target pemerintah pusat dan daerah belum tercapai,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Bahtra menyoroti lambatnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di banyak daerah, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan fasilitas dan pengembangan wilayah. Karena itu, Komisi II mendesak percepatan penyusunan RTRW sebagai dasar pembangunan daerah.
Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Komisi II juga mendorong percepatan sesuai target pemerintah. Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2025, IKN ditargetkan berfungsi penuh pada 2028. Komisi II berharap saat kunjungan berikutnya bersama Komisi V, sejumlah kendala seperti penyediaan infrastruktur pemerintahan, percepatan pemindahan ASN, serta penyelesaian gedung legislatif dan fasilitas pendukung lainnya sudah dapat diselesaikan.
