Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan komitmen Komisi II untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui berbagai langkah strategis, mulai dari optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD), penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Komisi II DPR RI memastikan TKD dikelola secara optimal dengan mengawasi proporsi alokasi, mendorong inovasi fiskal, serta menjamin penggunaannya efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Bahtra dalam Konferensi Pers Komisi II DPR RI dengan para mitra kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola BUMD yang selama ini dinilai tidak sehat dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Salah satunya adalah pembentukan Dirjen BUMD di bawah eselon satu Kementerian Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan menyeluruh, serta mendorong penyusunan regulasi nasional terkait operasional BUMD.
“Komisi II mendorong penyusunan RUU BUMD karena pengawasan selama ini sangat lemah. Dari 1.500 BUMD, banyak yang berpotensi menghambur-hamburkan anggaran, apalagi sebagian besar mendapatkan dana atau penyertaan modal dari daerah,” tambahnya.
