Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, langkah ini strategis untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan nasional sekaligus menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Ia mengatakan, dengan penguatan anggaran, KKP diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan, memperbaiki infrastruktur kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.
“Setiap rupiah anggaran yang kita tempatkan di kementerian harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dan tentu akan diawasi secara ketat,” ujar Sumail, Rabu (12/11/2025).
Legislator Gerindra itu menyebut tambahan anggaran tersebut dapat menjadi energi baru bagi KKP dalam menekan praktik illegal fishing yang selama ini merugikan negara hingga mencapai Rp16 triliun per tahun.
Sumail menegaskan bahwa pengawasan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan serta keadilan bagi nelayan Indonesia yang selama ini berjuang menjaga lautnya sendiri.
Menurutnya, langkah DPR RI ini merupakan bukti nyata komitmen lembaga legislatif untuk memastikan hasil laut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin laut Indonesia dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan adil serta berkelanjutan,” pungkasnya.
