Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program-program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa para kepala desa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden. Selain memberikan dukungan, mereka juga menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat peran desa dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
“Mereka tadi menyampaikan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden, mendukung program MBG, dan pembentukan koperasi jasa desa. Selain dukungan, mereka juga memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaannya,” ujar Dasco.
Salah satu fokus pembahasan ialah pengembangan koperasi jasa di tingkat desa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat kemandirian desa. Para kepala desa juga menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan, seperti pengadaan lahan untuk gerai koperasi dan upaya menjaga keberlanjutan usaha koperasi desa.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi atas masukan tersebut dan akan menyampaikannya secara resmi kepada para kepala desa dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana serta perputaran ekonomi desa dapat berjalan lebih efektif.
Selain isu koperasi, AKSI juga mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan BUMDes dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan bergizi sekaligus memastikan perputaran uang tetap berlangsung di desa.
“Begitu juga dengan MBG, mereka meminta agar BUMDes dilibatkan dan berkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang itu bisa di desa, sehingga menimbulkan efek pendapatan dan peningkatan ekonomi,” jelas Dasco.
Program Kopdes Merah Putih sendiri dirancang sebagai instrumen ekonomi desa yang menopang pelaksanaan MBG. Dalam konsep ini, koperasi desa dapat berperan sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyediakan dapur MBG atau menjadi pemasok bahan baku program tersebut. Pemerintah juga telah memulai proyek percontohan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Buru, dan menargetkan pengembangan puluhan koperasi baru dalam waktu dekat.
Dasco menegaskan, DPR RI akan terus memantau dan mendukung berbagai inisiatif yang memperkuat kemandirian desa. Ia menilai, sinergi antara DPR, pemerintah, dan para kepala desa menjadi kunci agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
“Keterlibatan kepala desa harus diperkuat supaya perputaran uang di desa benar-benar menimbulkan efek pendapatan dan peningkatan ekonomi lokal,” tutup Dasco.
