Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan SPBU Satu Harga di wilayah Papua. Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud nyata pemerataan akses energi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang kerap menghadapi tantangan logistik tinggi.
Ramson menjelaskan, saat ini terdapat 12 SPBU Satu Harga yang beroperasi di seluruh wilayah Papua, termasuk di Kota Jayapura. Menariknya, di Jayapura terdapat dua jenis SPBU, yakni SPBU reguler dan SPBU Satu Harga. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta memiliki medan distribusi yang berat dan jarak antar wilayah yang cukup jauh.
“Untuk daerah-daerah terpencil, kebijakan SPBU Satu Harga sangat penting. Kalau tidak ada, biaya transportasi dan logistik akan membuat harga BBM di daerah tersebut jauh lebih mahal dibanding wilayah lain,” ujar Ramson Siagian dalam rapat bersama Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga harus memastikan biaya distribusi atau subsidi logistik tidak dibebankan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga Papua dapat memperoleh BBM, elpiji, dan minyak tanah dengan harga yang sama seperti masyarakat di wilayah lain Indonesia.
“Kebijakan Satu Harga ini adalah bentuk keadilan energi yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Ramson juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang dinilai berhasil menjaga ketersediaan stok energi di Papua tetap stabil. Berdasarkan data Komisi XII DPR, rata-rata stok BBM di Papua mencapai 21 hari, sementara stok elpiji mencapai 61 hari, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan kesiapan yang baik menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Lebih lanjut, Ramson menegaskan bahwa Papua merupakan lumbung energi nasional, sehingga pemerintah dan Pertamina harus memastikan kebijakan energi di wilayah tersebut tetap adil dan berkelanjutan.
“Walaupun biaya operasional di Papua lebih tinggi, secara nasional Pertamina tetap memperoleh keuntungan. Karena itu, negara perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
