Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi persoalan antrian panjang di SPBU. Menurutnya, solusi berupa penjadwalan waktu pengisian BBM berdasarkan jenis kendaraan merupakan inovasi efektif yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain.
Ramson menjelaskan, sebelumnya masyarakat Jayapura sempat menghadapi antrian panjang di sejumlah SPBU reguler akibat tingginya aktivitas kendaraan truk industri, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi yang datang bersamaan. Namun setelah diterapkan sistem pembagian waktu pengisian berdasarkan kategori kendaraan, situasi kini menjadi jauh lebih tertib dan lancar.
“Model ini sangat baik. Ada jadwal khusus untuk truk, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi, sehingga tidak saling menumpuk. Ini langkah yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa,” ujar Ramson dalam rapat bersama Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, Ramson juga menyoroti program konversi minyak tanah ke elpiji yang di beberapa wilayah Papua belum berjalan optimal. Ia menyebut, kendala utama terletak pada faktor transportasi dan kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah. Meski demikian, ia menilai upaya bertahap perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat beralih ke energi yang lebih efisien dan ekonomis.
“Harga elpiji sebenarnya lebih murah dibanding minyak tanah, sementara subsidi minyak tanah justru lebih besar dengan nilai energi yang sama. Karena itu, kami mendorong Pertamina agar memperluas konversi ke elpiji secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat dan kondisi wilayah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ramson menegaskan, inovasi dalam pengaturan distribusi BBM dan percepatan transisi energi bersih merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik sektor energi. Ia berharap Pertamina terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pasokan energi di seluruh Papua tetap stabil, merata, dan terjangkau.
“Intinya, masyarakat tidak hanya harus mendapatkan energi, tapi juga merasakannya dengan harga yang adil,” pungkasnya.
