Anggota Komisi XI DPR RI, Imron Amin, mengecam keras salah satu stasiun televisi nasional, TRANS7, atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyudutkan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, serta sosok KH. Anwar Manshur, tokoh penting dari pesantren tersebut.
Tayangan yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari lingkungan pesantren dan masyarakat santri yang merasa dilecehkan. Protes pun meluas di media sosial melalui tagar #BoikotTRANS7 yang menjadi viral.
Kontroversi muncul dari judul segmen yang dianggap provokatif: “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?” Kalimat tersebut dinilai merendahkan tradisi pesantren dan memperolok simbol-simbol keagamaan.
Menurut Imron Amin, media massa seharusnya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menyinggung keyakinan serta nilai-nilai keagamaan masyarakat.
“KPI tidak boleh tinggal diam. Hentikan programnya dan audit Trans7,” tegas politisi yang akrab disapa Ibong itu, Selasa (14/10/2025).
Sebagai legislator asal Madura, Ibong menilai tayangan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap peran besar kiai dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia mengingatkan kembali peran penting kalangan pesantren dalam sejarah bangsa, termasuk peristiwa 10 November di Surabaya, ketika KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad yang mendorong umat Islam mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban jihad.
Selain itu, santri juga membentuk laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah yang terlibat dalam berbagai pertempuran, termasuk di Srondol dan Ambarawa. Tokoh-tokoh seperti KH. Zainal Mustofa bahkan memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah Jepang dan gugur sebagai pahlawan.
Ibong juga menyoroti peran KH. Wahid Hasyim dalam perumusan dasar negara yang menjembatani nilai-nilai Islam dan semangat nasionalisme. Melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, para kiai dan santri turut menggerakkan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan.
“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi juga markas perjuangan, tempat perlindungan pejuang, dan wadah kaderisasi pemimpin bangsa,” jelasnya.
Ia menambahkan, fatwa jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 memberikan semangat spiritual yang luar biasa bagi para pejuang dalam melawan penjajah.
“Dari semua perjuangan yang saya sampaikan, apakah Trans7 sudah melupakan jasa kiai dan santri terhadap kemerdekaan RI? Apakah pantas mereka dihina seperti itu?” ujarnya tegas.
Ibong menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Semua pihak, terutama media, wajib menghormati simbol keagamaan dan menghargai sejarah perjuangan bangsa.
Terkait permintaan maaf yang disampaikan TRANS7, Ibong menilai langkah itu belum cukup. Ia memastikan bahwa Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan penyiaran, akan segera meminta klarifikasi dari Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait insiden tersebut.
