Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menegaskan tanggung jawab DPR dalam memastikan kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan berjalan efektif, berpihak pada rakyat, dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikannya dalam Serap Aspirasi Masa Reses di Pendopo Kapanewon Depok, Sleman, DIY, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat terkait penguatan sektor strategis nasional serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI.
“Komisi IV tidak hanya menyusun kebijakan dan regulasi, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya agar membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan menjaga keseimbangan ekologi,” ujar Politisi Fraksi Gerindra ini.
Ia menjelaskan ruang lingkup kerja Komisi IV mencakup tiga sektor utama. Di sektor pertanian, fokus pada peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.
Di sektor kehutanan, Komisi IV memperkuat konservasi, mencegah deforestasi, dan mempercepat rehabilitasi hutan. Sementara di sektor kelautan, perhatian difokuskan pada pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, perlindungan nelayan kecil, dan penguatan kebijakan perikanan nasional.
Titiek menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan di daerah.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir di Senayan benar-benar berasal dari aspirasi akar rumput. Komisi IV akan terus membuka ruang dialog lintas sektor untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi Kapanewon Depok yang berhasil menggerakkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Menurutnya, inovasi masyarakat Depok di tengah wilayah perkotaan menjadi bukti semangat kemandirian dan kolaborasi.
Panewu Depok, Djoko Muljanto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV. Ia menyebut kegiatan ini memotivasi masyarakat mengembangkan potensi lokal, termasuk 45 Kelompok Wanita Tani yang sebagian produknya telah menembus pasar internasional.
“Kegiatan reses ini memperkuat sinergi pusat-daerah dalam merumuskan kebijakan pertanian, kehutanan, dan kelautan yang berkelanjutan. Semoga komunikasi legislatif-masyarakat semakin erat, mewujudkan Depok tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” tandas Djoko.
