Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Manado. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya peran RRI sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan program-program strategis kepada masyarakat.
Menurutnya, lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif terkait capaian serta kebijakan pemerintah.
“Anggaran yang dialokasikan untuk RRI berasal dari negara, sehingga lembaga ini harus benar-benar mengoptimalkan fungsinya untuk kepentingan publik. Program-program pemerintah seperti ketahanan pangan, pembangunan 3 juta rumah tanpa BPHTP, insentif bagi UMKM, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan hingga Rp100 juta harus disosialisasikan secara masif melalui RRI maupun lembaga penyiaran publik lainnya,” ujar Bambang Haryo di Kantor LPP RRI Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (4/9/2025).
Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya memperkuat infrastruktur penyiaran di wilayah perbatasan, salah satunya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membangun sarana transportasi seperti bandara dengan penerbangan rutin dan kapal perintis, namun menilai infrastruktur penyiaran masih perlu ditingkatkan.
“Direktur Utama RRI menyampaikan usulan pembangunan pemancar berkekuatan besar untuk memperluas jangkauan siaran. Ini sangat penting, karena RRI di wilayah perbatasan bukan hanya berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan informasi. Dengan begitu, masyarakat di perbatasan tetap terhubung dengan program pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menambahkan, keberadaan RRI di wilayah perbatasan juga berperan strategis dalam memperkuat posisi Indonesia menghadapi potensi gangguan informasi dari luar negeri. Akses informasi yang merata, menurutnya, akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Radio adalah infrastruktur strategis. Selain menjadi penyambung lidah pemerintah, RRI juga menjadi benteng masyarakat dalam menangkal disinformasi dari luar. Karena itu, penguatan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan mutlak diperlukan,” pungkasnya.
