Anggota Komisi II DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, Azis Subekti, mengingatkan bahwa tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini bukan lagi sekadar perang informasi, melainkan sudah masuk pada level perang kognitif. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pemateri dalam kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Purworejo, Sabtu (13/9/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Direktur Jimly School of Law and Government Muh. Muslih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq, serta Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi.
Azis menyoroti pola konsumsi masyarakat di media sosial yang lebih menyukai konten singkat (shorts) dibanding mengikuti informasi panjang.
“Kita belum siap menghadapi perang informasi, sudah datang perang kognitif. YouTube dalam titik tertentu bisa menjadi proxy untuk menghancurkan kita. Konten singkat membuat orang malas berpikir mendalam, tidak mau melihat proses utuh,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini berbahaya karena langsung mempengaruhi kualitas masyarakat sebagai peserta demokrasi.
“Kalau masyarakatnya rusak, mau pengawasan seperti apa pun, mati kita. Demokrasi tidak akan ada kalau masyarakatnya sudah dirusak,” ujarnya.
Azis menekankan, perang kognitif menuntut lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu bertransformasi. Bawaslu, kata dia, tidak boleh hanya terjebak pada pengawasan prosedural, tetapi juga harus menjadi learning organization yang mampu mencerdaskan masyarakat politik.
“Bawaslu jangan sekadar menambah jumlah pengawas, tapi mengurangi pelanggaran dengan mendidik masyarakat dan partai politik. Bawaslu harus menjadi lembaga pembelajar, bukan hanya lembaga pengawas,” pungkasnya.
