Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menegaskan pentingnya langkah strategis Pertamina untuk menjaga kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan agar terbebas dari praktik mafia migas. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran Sub Holding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Mulyadi menyoroti struktur kepemilikan saham Pertamina, di mana 99 persen saham seri B dimiliki Pertamina dan 1 persen saham seri A dimiliki negara melalui Kementerian BUMN. Ia menegaskan, kehadiran DPR RI dalam forum tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab sebagai representasi kuasa pemegang saham rakyat.
“Kehadiran kami bukan hanya menggugurkan kewajiban konstitusional, tetapi memastikan roadmap Pertamina betul-betul on the track dan sejalan dengan harapan Presiden,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, slogan Pertamina yang menekankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi perlu diperluas dengan aspek kemandirian energi. Sebab, ketahanan semata tidak cukup jika masih bergantung pada impor.
“Kalau hanya ketahanan, kita bisa impor. Tapi bangsa ini butuh kemandirian energi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan bisnis rendah karbon (low carbon business) sejalan dengan agenda transisi energi. Pertamina, lanjutnya, harus memberi ruang bagi inovasi energi terbarukan karya anak bangsa dan mengurai hambatan yang mengganjal implementasi program tersebut.
“Kalau diberikan ruang, anak-anak bangsa kita kreatif mencari potensi energi terbarukan. Dengan begitu, subsidi energi dari pemerintah bisa berkurang signifikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Mulyadi menekankan perlunya pengawasan internal yang lebih kuat. Ia mendorong jajaran komisaris membentuk komite audit yang ketat, bahkan audit forensik jika diperlukan.
“Ini penting agar kita tidak terlena dengan potensi mafia migas. Jangan sampai ada reinkarnasi mafia lama yang hanya ganti baju, tapi tetap merongrong Pertamina,” tegasnya.
Mulyadi juga menyinggung masuknya Komjen (Purn) Mochamad Iriawan ke jajaran komisaris Pertamina. Menurutnya, hal itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan menutup ruang infiltrasi mafia migas.
“Pilihan Presiden menempatkan orang-orang hebat di Pertamina harus dijalankan dengan tegak lurus. Jangan sampai ruang mafia terbuka lagi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Mulyadi menegaskan bahwa DPR RI tidak berniat melakukan intervensi teknis, melainkan mengingatkan pesan moral demi memastikan Pertamina konsisten menjalankan amanat konstitusi.
“Mengingatkan dan menguatkan adalah tugas wakil rakyat. Kami ingin memastikan Indonesia bersih dari mafia migas, dan Pertamina tegak lurus mendukung visi Presiden serta menjaga kedaulatan energi bangsa,” pungkasnya.
