Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik tambang ilegal, termasuk jika melibatkan kalangan jenderal.
“Ya, kita dukung penuh,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai, seluruh perusahaan tambang ilegal di Indonesia harus ditertibkan demi mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, langkah ini sangat penting karena pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk mendanai program-program prioritas kerakyatan Presiden Prabowo.
“Program kerakyatannya Pak Prabowo itu kan high cost semua. Ada Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Food Estate, dan lain-lain. Jadi, tambang ilegal ini harus diberantas agar penerimaan negara bisa optimal,” jelas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Untuk memastikan kebijakan Presiden dijalankan, Komisi III DPR RI akan memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kapolda, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum), serta kementerian teknis, khususnya Kementerian ESDM.
“Dirgakkum akan kita panggil untuk memastikan perintah Pak Prabowo itu dilaksanakan. Siapa pun pelaku tambang ilegal, apa pun latar belakangnya baik masih aktif maupun sudah pensiun harus ditindak tegas,” tegas Habiburokhman.
