Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Sosial RI pada Selasa (20/5/2025) untuk membahas program prioritas pemerintah, termasuk inisiatif Sekolah Rakyat, yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, menyampaikan dukungan terhadap program tersebut dan menegaskan pentingnya pendidikan sebagai visi utama Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di kalangan miskin.
“Sekolah Rakyat adalah langkah mulia untuk rakyat miskin, sejalan dengan tekad Pak Prabowo membangun bangsa melalui pendidikan,” ujar Alimudin.
Namun, ia mengungkapkan kekecewaan karena Provinsi Maluku tidak termasuk dalam tahap awal pelaksanaan program tersebut, padahal daerahnya masuk dalam peringkat keempat termiskin dan mutu pendidikannya juga tergolong rendah.
“Saya hampir menangis saat melihat tidak ada satu pun Sekolah Rakyat di Maluku,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa daerah 3T seperti Maluku seharusnya menjadi prioritas. Alimudin juga meminta klarifikasi dari Menteri Sosial terkait kriteria penentuan lokasi, dan menyatakan siap menjembatani koordinasi dengan kepala daerah.
“Mungkin kepala daerah kami terlambat merespons, tapi saya sudah kirimkan proposal dari Seram Bagian Timur, Tual, dan Buru Selatan,” tambahnya.
Alimudin bahkan mengirimkan video kepada Menteri Sosial yang menunjukkan perjuangan anak-anak di Maluku menyeberangi sungai deras demi bersekolah.
“Mereka pergi bukan dengan tawa, tapi dengan rasa takut. Sekolah Rakyat harus hadir untuk mereka,” tegasnya.
Ia mengakhiri pernyataan dengan harapan agar Maluku segera mendapat bagian dalam program ini. “Pendidikan adalah jalan satu-satunya keluar dari kemiskinan ekstrem. Maluku tidak boleh terus tertinggal,” pungkasnya.
