Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mendorong seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah, baik gubernur maupun para bupati, untuk segera memperbaiki pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Palu dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rabu (7/5/2025).
“Kami sudah mendorong Pak Gubernur bersama para bupati untuk segera membenahi BUMD yang ada di daerah mereka,” ujar Longki.
Menurut politisi Fraksi Gerindra ini, sebagian besar BUMD di Sulawesi Tengah masih menghadapi persoalan serius dalam aspek manajerial dan kinerja
“Dari puluhan BUMD yang ada, sekitar 70 persen belum berjalan optimal,” jelasnya.
Sebagai contoh, Longki menyoroti kinerja Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng), salah satu BUMD utama di provinsi tersebut. Meskipun telah menjalin kemitraan dengan korporasi besar seperti milik Chairul Tanjung, ia menilai pengelolaan internal bank masih belum memadai.
“Bank Sulteng memang sudah bermitra dengan pihak profesional, tapi kenyataannya manajemen internalnya masih lemah,” katanya.
Ia juga mengkritisi struktur organisasi Bank Sulteng, terutama terkait posisi komisaris dan direksi yang belum terpenuhi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dari lima komisaris yang seharusnya ada, baru dua yang disetujui OJK. Begitu pula dengan posisi direktur, belum lengkap,” tegas Longki.
Longki menilai bahwa lemahnya tata kelola BUMD, termasuk Bank Sulteng, berdampak langsung pada minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja fiskal daerah.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran kami, manajemen Bank Sulteng dan BUMD lainnya bisa lebih dipacu dan diperbaiki, sehingga kedepannya memberikan dampak positif bagi PAD dan keuangan daerah,” tutupnya.
