Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di tiga wilayah, yaitu Papua Barat, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan).
“Saya minta Wakil Menteri agar memberikan perhatian khusus, terutama terkait kesehatan dan infrastruktur, karena memang ada program Inpres untuk Papua Barat,” ujar Azis dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan perwakilan pemerintah daerah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Azis menyoroti dinamika administratif akibat pemekaran Papua Barat menjadi dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ia menyebut bahwa banyak laporan dan catatan pembangunan belum bisa disampaikan karena transisi kepemimpinan dari gubernur sebelumnya.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri harus segera memfasilitasi proses pemindahan aset antara Papua Barat dan Papua Barat Daya guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di kedua wilayah tersebut.
Terkait Papua Selatan, Azis menyebut Komisi II telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mendukung proses pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Daerah otonomi baru itu seperti anak yang baru lahir, tidak bisa langsung disuruh lari. Maka, Komisi II berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar agar pemerintahan bisa berjalan dan pelayanan publik terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, kondisi Kalimantan Utara juga tak luput dari sorotan. Azis mengaku prihatin karena daerah perbatasan tersebut masih tertinggal dari segi infrastruktur dan fasilitas publik, padahal berbatasan langsung dengan negara lain.
“Ini harus jadi perhatian Kemendagri, agar berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Azis menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya reformasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah DOB dan perbatasan, agar pembangunan berjalan merata dan berkeadilan.
