Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyampaikan sejumlah masukan strategis dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan Wakil Menteri ATR/BPN, H. Ossy Dermawan. Salah satu sorotan utamanya adalah pentingnya percepatan sertifikasi rumah ibadah untuk mencegah konflik pengelolaan di kemudian hari.
Dalam forum yang dihadiri sejumlah pejabat eselon I tersebut, Azis menyampaikan apresiasinya terhadap program Kementerian ATR/BPN yang mendorong percepatan pemberian sertifikat rumah ibadah.
“Yang perlu saya highlight adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini berusaha untuk mempercepat pemberian sertifikat kepada rumah-rumah ibadah. Kita sebagai anggota DPR ingin terlibat ini, Pak Nusron… kalau tidak cepat disertifikasi, silih berganti pengurus nanti bisa menjadi persoalan di kemudian hari,” ungkap Azis.
Selain itu, Azis juga menyinggung pentingnya legalisasi aset-aset masyarakat melalui program pensertifikatan tanah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sebagai bentuk perlindungan dan akses ekonomi bagi warga.
“Sebenarnya orang itu miskin bukan karena dia tidak punya modal, tetapi karena negara tidak segera mempercepat untuk membelikan legalitas kepada masyarakat terhadap aset-asetnya,” ujarnya, mengutip teori Hernando de Soto. “Saya mohon Kementerian ATR/BPN untuk memiliki terobosan kreativitas di tengah-tengah efisiensi… kalau orang punya legalitas formal, sertifikat, ia bisa punya akses terhadap permodalan.”
Azis juga secara khusus meminta agar pemerintah pusat memprioritaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Wonosobo, daerah asalnya yang kaya potensi wisata namun minim pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyebut bupati setempat telah mengajukan permohonan RDTR untuk beberapa kecamatan guna mendukung penataan wilayah dan peningkatan kunjungan wisata.
“Saya ini asli Wonosobo, Pak Menteri, Wonosobo itu daerahnya indah tapi PAD-nya kecil. Salah satu penataan yang paling urgent menurut saya itu adalah RDTR… saya mohon sekali untuk bisa diprioritaskan.”
Isu lainnya yang diangkat Azis ialah pemanfaatan lahan-lahan Perhutani oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang kerap masih mengalami konflik kecil. Ia menilai, peran ATR/BPN sangat penting dalam mendukung pemanfaatan lahan tersebut demi mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Saya kira ada peran ATR/BPN melalui kantahnya difasilitasi untuk pemanfaatan tanah-tanah itu supaya bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh LMDH dalam rangka penguatan ketahanan pangan.”
Di akhir penyampaiannya, Azis turut mengusulkan agar tugas-tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang selama ini dibebankan kepada camat, dikaji ulang. Ia menilai saat ini sudah ada banyak PPAT yang terseleksi dan ditetapkan oleh negara, sehingga beban itu sebaiknya tidak lagi diberikan kepada camat demi efektivitas pelayanan pertanahan.
“PPATS ini mungkin tugasnya sudah cukup, karena PPAT tugasnya sudah mulai banyak dan PPAT ini diseleksi, ditetapkan oleh negara melalui ATR/BPN tidak digaji. Nah, kalau misalkan dia tidak punya lahan, kasihan mereka.”
