Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir, S.Pd., M.A., menyatakan keprihatinannya atas peralihan dana insentif fiskal yang semula dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, namun justru digunakan untuk membayar utang proyek.
“Saya cukup terkejut membaca pernyataan Kepala BPKPD Binjai, Erwin Toga, yang mengakui adanya pengalihan dana insentif fiskal dari pengentasan kemiskinan ke pembayaran utang proyek,” kata Ronggur, Rabu (16/4/2025).
Ia menegaskan bahwa dana untuk pengentasan kemiskinan tidak seharusnya diganggu, karena itu merupakan hak rakyat, apalagi berasal dari pemerintah pusat dengan peruntukan yang sudah sangat jelas.
“Kalau dana itu dialihkan untuk membayar utang proyek, berarti prioritasnya bukan lagi untuk membantu rakyat kecil, melainkan membantu pemborong. Ini jelas bertolak belakang dengan amanat yang kami terima dari Presiden Prabowo, yaitu membela rakyat kecil,” tegasnya.
Ronggur juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap motif di balik keputusan tersebut.
“Kita jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa lebih memilih membayar utang proyek ketimbang membela kepentingan rakyat kecil?” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan ini akan menjadi perhatian serius di internal Partai Gerindra.
“Hal ini akan kami catat dan kami sampaikan kepada pimpinan, karena kebijakan semacam ini jelas tidak berpihak kepada rakyat kecil,” pungkas Ronggur.
