Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi hakim. Ia juga mengusulkan perluasan pelatihan tersebut tidak hanya untuk hakim, tetapi juga untuk panitera dan jurusita.
“Tadi kami melihat di sini sudah banyak sekali kompetensi untuk latihan sertifikasinya. Kami berharap ini dapat ditingkatkan lagi, Pak, dan dirinci lebih lanjut agar hakim dapat memperoleh ilmu yang lebih lengkap ke depan, sehingga mereka tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan masalah-masalah perkara yang ada,” ujar Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Lebih lanjut, Bimantoro meminta agar MA memperbarui sistem pemberkasan perkara putusan, agar lebih cepat, akuntabel, berintegritas, dan transparan, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Tadi untuk monitoringnya sudah bagus. Namun, untuk sistem pemberkasan perkara dan keputusannya, kami banyak menerima keluhan. Bahkan dalam beberapa RDP sebelumnya, banyak yang mengeluhkan tentang sistem perkasaan ini,” ungkapnya.
Legislator Gerindra ini juga mendukung penerapan sistem reward and punishment yang terukur. Ia meminta agar MA memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan hakim dan pegawai peradilan di daerah, termasuk dalam hal mutasi dan asesmen.
Terakhir, Bimantoro menyampaikan apresiasinya terhadap upaya MA dalam penyelesaian perkara dan penguatan kredibilitas hakim. Ia juga menyampaikan terima kasih atas realisasi usulan sewa rumah jabatan hakim dan berharap sistem peradilan Indonesia dapat menjadi yang terbaik di dunia.
