Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap beberapa proyek strategis yang dimulai sejak pemerintahan sebelumnya, karena ditemukan ketidakakuratan dalam rancangan awal pembangunannya.
Bambang menyoroti tiga proyek utama: Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Kawasan Industri Subang Smart Politan. Ketiganya diharapkan dapat meningkatkan konektivitas industri dan logistik, namun hingga kini belum beroperasi optimal.
Kawasan Industri Subang Smart Politan, yang memiliki luas 2.717 hektar dan mulai dibangun pada 2020, dikembangkan dengan anggaran Rp 5 triliun untuk tahap pertama. Kawasan ini direncanakan beroperasi pada 2024, namun menurut Bambang, belum ada industri yang beroperasi dan infrastruktur dasarnya belum rampung.
“Dari hasil kunjungan saya, saya belum melihat adanya industri yang masuk ke kawasan tersebut. Bahkan, infrastrukturnya pun belum siap,” ujar Bambang Haryo, Senin (10/3/2025).
Bambang juga mempertanyakan rencana integrasi Kawasan Industri Subang Smart Politan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Jarak kawasan industri ke pelabuhan sekitar 60 km dan ke bandara sekitar 80 km, yang dinilai tidak efektif dalam mendukung efisiensi biaya logistik.
“Seharusnya kawasan industri tidak berjarak lebih dari 5 kilometer dari pelabuhan agar biaya logistik lebih murah dan cepat,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti kesiapan Pelabuhan Patimban yang belum dapat beroperasi maksimal. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya pengadaan crane, alat utama bongkar muat peti kemas.
“Tanpa crane, bagaimana kapal logistik bisa merapat ke Patimban? Akibatnya, barang industri masih banyak dikapalkan melalui Tanjung Priok,” jelas Bambang.
Bambang mendesak evaluasi terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban dan Kawasan Industri Subang Smart Politan, yang sudah menyedot dana besar. Ia mengingatkan bahwa Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan anggaran Rp 4,5 triliun dapat mengembangkan area lebih luas.
“Meskipun proyek ini warisan pemerintahan sebelumnya, kita butuh percepatan agar berdampak positif bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
