Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa pencatatan keuangan BUMN Karya harus terstruktur dan transparan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat dengan Direktur Utama PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (Wika), PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya pada Kamis (6/3/2025).
Di tengah isu efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kawendra berharap tidak ada lagi permainan anggaran di BUMN Karya-Karya.
“Sekarang di era Pak Prabowo, jangan ada yang macam-macam. Beliau bukan orang yang main-main,” kata Kawendra.
Kawendra menambahkan, soal efisiensi bukanlah hal baru. Sejak menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Presiden Prabowo sudah menggaungkan soal efisiensi.
“Kalau bicara efisiensi, sejak beliau Danjen Kopassus sudah begitu. Itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Kawendra mengusulkan agar pencatatan dan progres penyelesaian masalah keuangan BUMN konstruksi dapat diklasifikasi dengan jelas kedepannya.
“Banyak kawan-kawan yang membahas soal vendor atau kreditur yang masih jadi isu. Akan lebih baik jika ke depan pencatatannya lebih terstruktur dan ada progres yang tercatat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kawendra juga mengingatkan para direksi BUMN Karya untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek negara.
“Saya berharap direksi BUMN Karya tidak akan terlihat di TV mengenakan baju oranye atau rompi pink,” tegasnya.
“Pesan saya, mari kita bekerja terbaik untuk bangsa ini,” tutup Kawendra.
