Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Isra, mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang terjadi di wilayah Sultra. Desakan ini semakin kuat setelah peristiwa pada Selasa (4/3/2025), di mana sejumlah motor milik driver ojek online (ojol) di Kota Kendari mogok setelah mengisi BBM di salah satu SPBU.
Akibat kejadian tersebut, ratusan driver ojol melaporkan peristiwa itu ke Polres Kendari. La Isra menilai bahwa dugaan peredaran BBM oplosan sangat merugikan masyarakat, terutama pengendara yang bergantung pada kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian.
“Dugaan peredaran BBM oplosan ini sangat merugikan masyarakat dan dapat merusak kendaraan mereka. Kami meminta pihak kepolisian tidak hanya memeriksa SPBU, tetapi juga menelusuri aktor intelektual dibalik praktik ini,” tegas La Isra, Selasa (5/3/2025)
Legislator Gerindra yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Sultra ini menekankan pentingnya langkah tegas aparat kepolisian untuk memberi efek jera bagi pelaku.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi peredaran BBM oplosan.
“Kami berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, dugaan peredaran BBM oplosan ini bisa segera dihentikan, sehingga masyarakat merasa aman dan tidak dirugikan,” ujarnya.
Isu peredaran BBM oplosan menjadi perhatian nasional setelah sejumlah kasus terungkap di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Sumatera. Praktik ini diduga melibatkan jaringan mafia yang memanfaatkan selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi untuk meraup keuntungan besar.
