Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia dalam kunjungan kerja ke Universitas Airlangga, Surabaya. Ia menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi untuk mendukung ekonomi nasional.
“Indonesia tengah berupaya menjadi anggota OECD, namun tantangannya besar. Jumlah penduduk berpendidikan tinggi kita masih jauh dibandingkan negara anggota OECD,” ujar Himmatul, Kamis (20/2/2025).
Data BPS 2024 menunjukkan hanya 6,68% dari populasi Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, sementara rata-rata OECD mencapai 47,42%. Di ASEAN, Indonesia juga tertinggal dengan APK 31,45% pada 2022.
Himmatul menyebutkan target pemerintah untuk mencapai APK 43,87% pada 2035 dan 60% pada 2045, melalui kebijakan afirmasi, subsidi, dan bantuan pendidikan yang berkeadilan.
“Investasi pendidikan harus difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas, serta relevansi dengan perkembangan zaman,” jelasnya.
Hingga 2024, penerima KIP Kuliah mencapai 985.577 mahasiswa dari lebih 9 juta mahasiswa di Indonesia.
Politisi Gerindra ini juga menyoroti peran perguruan tinggi swasta (PTS) dalam meningkatkan APK, di mana 75% mahasiswa berkuliah di PTS, namun alokasi anggaran pendidikan masih timpang, dengan PTN mendapat 94% dan PTS hanya 6%.
“DPR RI mendorong peningkatan anggaran bagi PTS karena mereka berperan besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi,” tambahnya.
Himmatul juga menekankan pentingnya sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil, transparan, dan berbasis prestasi, dengan PTN mengutamakan seleksi berbasis prestasi dan PTS memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.
