Presiden RI, Prabowo Subianto, memaparkan delapan kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga THR dan bansos. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam keterangan pers terkait Kewajiban Menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam Negeri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian memaparkan delapan kebijakan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2025. Kebijakan pertama adalah hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.
Keempat, berbagai stimulus pada bulan Ramadhan dan Lebaran, seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025), serta program Pariwisata Mudik Lebaran yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, dan stabilisasi harga pangan.
Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (kendaraan Elektrik dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP untuk sektor padat karya.
Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. Ketujuh, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedelapan, panen padi yang telah terealisasi secara optimal.
“Laporan menunjukkan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah, karena uang akan berputar di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Prabowo juga menyampaikan kebijakan ketahanan pangan dan energi yang terus berjalan, serta pengelolaan BUMN melalui konsolidasi dana investasi nasional yang disebut Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
“Danantara adalah konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi yang ada di BUMN, yang akan dikelola dan diberi nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi kekuatan, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara adalah Tanah Air kita,” jelas Prabowo.
Keempat, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mendukung program 3 juta rumah murah serta pengendalian inflasi. Kelima, pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keenam, kredit investasi untuk Industri Padat Karya. Ketujuh, revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. Kedelapan, keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menjaga iklim investasi.
Kesembilan, kebijakan mengenai kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sektor SDA di bank-bank dalam negeri 100% selama 12 bulan. Kesepuluh, pembentukan bank emas yang bertujuan untuk membangun ekosistem emas di Indonesia, yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025.
“Indonesia belum memiliki bank khusus untuk emas. Kita ingin emas kita yang banyak ditambang tidak hanya mengalir ke luar negeri, tetapi dikelola di dalam negeri,” ucap Prabowo.
Ke-11, penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Ke-12, kebijakan internasional, termasuk Indonesia bergabung dengan BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEPA, aksesi Indonesia ke OECD, dan penyelesaian kerjasama Indonesia-EU CEPA.
“Intinya adalah, semacam free trade area, di mana tarif barang akan saling diturunkan oleh kedua pihak. Kami juga terus mendorong pendaftaran Indonesia ke OECD dan segera menyelesaikan kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam CEPA,” pungkas Prabowo.
