Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang hanya mencapai sekitar 20 persen, meskipun sektor ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Salah satu kendala utama UMKM adalah akses terbatas ke fasilitas kredit perbankan. Kami mendorong OJK untuk mempermudah akses ini melalui kebijakan yang lebih inklusif,” ujar Hekal usai pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Kamis (30/1/2025).
Hekal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk mendukung target Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam peningkatan jumlah wirausaha dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga mengingatkan bahwa kemudahan akses kredit dapat menghindarkan pelaku usaha dari pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.
Legislator Gerindra ini mengapresiasi program literasi keuangan OJK, namun mengusulkan agar program tersebut dirancang dalam roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Hekal juga mengapresiasi kinerja OJK di Tegal, namun menekankan perlunya pemetaan yang lebih baik terhadap kelompok UMKM yang membutuhkan dukungan, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan bahwa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada November 2024 mencapai 49,3 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM antara lain:
- Peluncuran Kredit Melawan Rentenir, untuk mengurangi ketergantungan UMKM pada pinjaman berbunga tinggi.
- KUR Klaster dalam Ekosistem Digital, yang mempermudah akses pembiayaan dan mendorong digitalisasi UMKM.
- Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), untuk melindungi pelaku usaha dari praktik keuangan ilegal.
