Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 untuk mengumpulkan data ekonomi yang akurat dan terkini. Sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih guna menjamin keberhasilan pelaksanaannya.
Untuk memastikan kualitas hasil sensus, Komisi X DPR RI, sebagai mitra kerja BPS, melakukan pengawasan terhadap persiapan sensus. Di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah, menyampaikan bahwa persiapan telah dilaksanakan secara komprehensif, termasuk langkah-langkah untuk mencegah kebocoran data.
“Komisi X ingin memastikan pengawasan berjalan dengan baik, termasuk memantau perekrutan SDM petugas sensus. Kami juga mengingatkan agar pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati, untuk mencegah kebocoran informasi sensus,” ujar Himmatul Aliyah, Kamis (30/1/2025).
Kesiapan BPS Provinsi Bali, secara umum, dinilai cukup baik, meliputi perekrutan petugas sensus, persiapan alat, dan mekanisme sensus. Salah satu langkah penting adalah persiapan untuk daerah yang sulit dijangkau, di antaranya dengan penggunaan sistem GPS untuk mendeteksi lokasi petugas dan peserta sensus.
Selain itu, BPS Provinsi Bali juga memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi Smart Blok Sensus (Smart BS), yang membantu petugas mengenali batas wilayah kerja mereka, guna meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan data, seperti kesalahan cakupan, cacah ganda, atau data yang terlewat.
Pengawasan pengumpulan data juga dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemeriksaan langsung ke lapangan dan monitoring berbasis teknologi, seperti Dashboard Fasih dan Smart Blok Sensus. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
