Pelantikan seluruh kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang meliputi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota, akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini mendapat respon positif dari Partai Gerindra.

Politikus Partai Gerindra, Bahtera Banong, menyatakan bahwa mekanisme dan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih telah disepakati oleh Komisi II DPR, tiga lembaga penyelenggara pemilu, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

“Kami dari Gerindra memilih opsi pertama, yaitu pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025, yang akan dipimpin oleh Presiden di Ibukota Negara,” ujar Bahtera, Jumat, 24 Januari 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai bersama dengan Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Pasal 164B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).

Aturan tersebut menegaskan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melantik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota secara serentak.

Bahtera menambahkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo bukan hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga mencerminkan harapan banyak pihak, terutama para kontestan yang terpilih.

“Sebagian besar aspirasi yang kami terima dari para kepala daerah terpilih, khususnya bupati, adalah mereka berharap dilantik oleh Presiden. Mereka ingin dilantik di Istana, karena selama ini, bupati hanya dilantik oleh gubernur, dan terkadang bahkan oleh Pj Gubernur,” ungkapnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini merasa bersyukur dan bangga dapat memperjuangkan aspirasi para kepala daerah terpilih yang ingin pelantikan mereka dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Namun, Bahtera juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra mendorong pelantikan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota oleh Presiden karena beberapa alasan yang mendasarinya.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp