Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua BPK RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). Laporan ini mencakup temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara, termasuk evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Namun, empat Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pertanian, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK mengapresiasi kerja sama pemerintah dalam mendukung prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan anggaran masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. BPK juga mengapresiasi penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi.
Dalam kesempatan itu, Isma Yatun juga memaparkan peran BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal badan-badan khusus PBB. BPK meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonannya sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) untuk periode 2026-2032.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.
