Waketum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, heran dengan penolakan PDIP terhadap rencana kenaikan PPN 12%, padahal PDIP sebelumnya terlibat dalam pembahasan panja yang menghasilkan UU HPP. Penolakan tersebut disampaikan PDIP dalam rapat paripurna DPR.
“Saya heran, tiba-tiba ada kader PDIP yang menyampaikan pendapat tentang PPN 12%,” kata Sara, Minggu (22/12/2024).
Sara dan beberapa anggota DPR lainnya bingung dengan penolakan PDIP tersebut dan mempertanyakan kenapa baru sekarang PDIP menentang PPN 12%, padahal mereka ikut dalam pembuatan undang-undang itu.
“Banyak dari kami hanya bisa senyum dan geleng kepala. Mereka dulu adalah ketua panja yang mengamanatkan kenaikan PPN 12%. Kalau menolak, kenapa tidak sejak dulu?” ujar Sara.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12% dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, pada Kamis (5/12/2024). Rieke berharap kebijakan ini menjadi kado tahun baru bagi rakyat Indonesia.
Rieke juga mendukung penerapan sistem self-assessment dalam pengelolaan perpajakan untuk memberantas korupsi dan melunasi utang negara.
“Saya mendorong seluruh anggota DPR, DPRD, mahasiswa, dan media untuk mendukung Presiden Prabowo dalam membatalkan rencana kenaikan PPN 12%,” kata Rieke.
