Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil dalam membangun perdamaian global. Hal ini disampaikannya dalam sesi Peace & Reconciliation Committee pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP).
Husein menekankan peran strategis pemerintah dalam membangun kerangka hukum dan kebijakan perdamaian, sementara parlemen berfungsi sebagai jembatan dialog antara pihak-pihak yang bertikai dan memastikan dukungan kebijakan yang tepat. Ia juga menyoroti pentingnya alokasi sumber daya yang efektif melalui keterlibatan parlemen dalam proses rekonsiliasi.
“Sinergi ini menjadi fondasi kuat untuk perdamaian berkelanjutan. Parlemen, selain sebagai pengawas, juga berperan dalam memfasilitasi kerjasama lintas sektor dan memberikan dukungan legislatif untuk upaya perdamaian,” ujar Husein di Phnom Penh, Minggu (24/11/2024).
Husein juga menyoroti kontribusi masyarakat sipil dalam pemeliharaan perdamaian dan proses rekonsiliasi pasca konflik. Ia menyebutkan bahwa pengalaman Indonesia, khususnya dalam transisi demokrasi dan rekonsiliasi di Aceh, dapat menjadi contoh internasional.
“Indonesia memiliki kapasitas masyarakat sipil yang kuat, terutama dalam mediasi, pemilu, hak asasi manusia, dan pembangunan pasca konflik. Ini modal besar untuk memperkuat peran masyarakat dalam perdamaian dunia,” lanjutnya.
Husein mendorong parlemen ASEAN dan dunia untuk bekerja sama dalam kampanye publik dan pendidikan guna meningkatkan kesadaran tentang toleransi dan moderasi, serta mengajak organisasi keagamaan dan masyarakat sipil untuk terlibat aktif.
