Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadi tuan rumah dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di bidang pendidikan pada Rabu (20/11/2024). Diskusi strategis yang berlangsung di Balai Kota Bandung ini menyoroti berbagai isu penting, seperti implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, Kurikulum Merdeka, hingga penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional.
Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi X DPR RI, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta perwakilan Pemkot Bandung.
Himmatul Aliyah menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada 2019, program Merdeka Belajar telah memasuki 26 episode dengan berbagai inovasi kebijakan, termasuk Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa dalam menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Ketimpangan kualitas guru, fasilitas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi hambatan yang perlu segera diatasi,” ujar Himmatul.
Selain itu, ia juga menyoroti metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dalam Kurikulum Merdeka yang dinilai belum sepenuhnya mendukung sistem seleksi perguruan tinggi.
“Perlu ada penyesuaian agar metode ini lebih relevan dengan kebutuhan siswa,” tambahnya.
