Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Inggard Joshua, menyatakan bahwa penataan kawasan kampung kumuh di DKI Jakarta sudah 15 tahun belum terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kawasan kampung kumuh dengan membangun kantor sekretariat Rukun Warga (RW) di setiap wilayah.
Inggard mengungkapkan, Pemprov DKI diharapkan memprioritaskan program pembangunan sekretariat kantor RW dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
“Ini periode ketiga saya membicarakan RW kumuh, di mana mereka tidak memiliki lahan untuk membangun kesekretariatan. Oleh karena itu, ini perlu diprogramkan sebagai prioritas,” ujar Inggard di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11/2024).
Badan Pusat Statistik (BPS) menerima dana hibah sebesar Rp1,8 miliar untuk melakukan pendataan kampung kumuh di DKI Jakarta. Inggard pun mendorong Pemprov DKI untuk memanfaatkan lahan Fasos Fasum yang belum digunakan, agar dapat dijadikan Sekretariat kantor RW.
Dengan adanya sekretariat kantor RW, warga dapat memanfaatkannya sebagai tempat berkumpul untuk berbagai kegiatan sosial.
“Fasos Fasum yang telah dibeli Pemda dan belum digunakan harus segera diinformasikan kepada lurah dan camat untuk kepentingan RW. Jika memang tidak ada, kita harus menganggarkan melalui APBD untuk membeli lahan tersebut dengan catatan bahwa itu akan dipinjamkan,” jelas Inggard.
