Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di Jambi. Dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), ia menegaskan perlunya solusi konkret untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh PETI.
“Saya meminta Dirjen Minerba segera mencari solusi untuk masyarakat. Aktivitas PETI telah menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan, bahkan menyebabkan korban jiwa,” kata Rocky di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2024).
Rocky mengusulkan agar Minerba mempertimbangkan regulasi yang bisa mengakomodasi masyarakat lokal yang terlibat dalam PETI, seperti pembentukan koperasi atau mekanisme lainnya untuk mengelola pertambangan rakyat secara legal, yang dapat mendatangkan pendapatan daerah.
“Saya minta Dirjen Minerba merumuskan kebijakan agar PETI bisa dikelola dengan baik, menjadi sumber pendapatan daerah dan negara, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Rocky mengkritisi infrastruktur tambang batu bara di Jambi yang dinilai kurang memadai. Ia menyebut penggunaan jalan nasional untuk pengangkutan batu bara menyebabkan kemacetan dan mengganggu masyarakat.
Untuk itu, Rocky meminta agar kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang batu bara di Jambi disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur yang ada.
“Kami mendesak Dirjen Minerba menyesuaikan kuota RKAB batu bara dengan kapasitas infrastruktur yang ada agar tidak ada kemacetan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Rocky juga menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mengelola tambang rakyat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam program swasembada energi.
“Kami mendukung program Prabowo-Gibran untuk swasembada energi dan berharap Jambi dapat berperan aktif. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga merasakan manfaatnya,” tutup Rocky.
