Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), menyampaikan keprihatinannya atas maraknya praktik mafia tanah, aktivitas pertambangan ilegal, dan judi online yang semakin berkembang di wilayah Sulawesi Utara.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemberantasan ketiga permasalahan tersebut akan menjadi fokus utama kerjanya setelah ditugaskan di Komisi III DPR RI, yang membawahi bidang Penegakan Hukum.
Dalam hal mafia tanah, Martin mengungkapkan bahwa masalah ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
“Harus ada langkah konkret dan ketegasan dari penegak hukum untuk pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Utara,” ujar Martin, Jumat (8/11/2024).
Ia menekankan pentingnya penindakan maksimal, selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini.
Martin juga menambahkan bahwa sejumlah kasus mafia tanah di Sulawesi Utara sudah menjadi perhatian serius dan tercatat dalam catatan khusus.
“Masalah mafia tanah di Sulawesi Utara sudah sangat meresahkan. Beberapa kasus bahkan sudah masuk dalam perhatian khusus,” lanjutnya.
Selain mafia tanah, Martin turut menyoroti semakin maraknya praktik pertambangan ilegal di Sulawesi Utara. Ia mendesak agar tindakan tegas segera diambil terhadap aktivitas tambang ilegal, terutama jika melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan.
“Ini perlu perhatian serius, jangan sampai kasus ini ditutupi karena ada keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam bisnis tambang ilegal,” tegas Martin.
Untuk kasus judi online, Martin menegaskan bahwa penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas.
“Masalah judi online ini juga perlu menjadi sorotan. Kami mendesak agar aparat penegak hukum (APH) memberikan perhatian serius dan melakukan penindakan yang tegas terhadap praktik ini,” ujar Martin.
Sebagai langkah nyata, Martin berencana untuk turun langsung ke Sulawesi Utara dalam waktu dekat guna memantau situasi di lapangan dan memastikan bahwa langkah-langkah konkret diambil untuk memberantas mafia tanah dan pertambangan ilegal. Komitmennya untuk mengawal penegakan hukum di Sulawesi Utara merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal kasus-kasus ini dan memastikan bahwa hukum berjalan dengan adil untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Martin.
