Search
Close this search box.

Bambang Haryo Soekartono Minta Pemerintah Kaji Rencana Kenaikan Bea Masuk 200 Persen

Kebijakan pemerintah atas kenaikan bea impor hingga 200 persen menjadikan polemik besar karena akan berdampak bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Perekonomian Nasional.

Bambang Haryo Soekartono (BHS) yang merupakan Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan bea masuk hingga 200 persen harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan semua sektor.

“Ada hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum menaikkan bea masuk impor. Yaitu, dampaknya pada masyarakat konsumen, industri, dan perdagangan dalam negeri,” ujar BHS, Rabu (10/7/2024).

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra ini juga menyampaikan jika barang jadi dari negara lain masuk ke Indonesia dan dinaikan bea masuknya, maka tidak tutup kemungkinan negara tersebut akan mencari cara untuk menaikkan pendapatan negara dari ekspor barang.

“Apabila pemerintah China membalas menaikkan harga komponen bahan baku, maka ini akan menjadi beban harga produk tekstil di Indonesia yang akan semakin meningkat. Sehingga masyarakat sulit menjangkau daya beli untuk produksi industri di dalam negeri maka produk Industri dalam negeri akan hancur karena masyarakat Indonesia tidak mampu membelinya,” jelas BHS.

BHS juga menambahkan bahwa, jika harga tekstil impor dari China dinaikkan hingga 200 persen, hal ini akan membebani daya beli masyarakat yang ada di dalam negeri. Dengan ini pemerintah harus benar-benar memikirkan dampak dari penetapan kenaikan bea impor ini secara lebih luas dan mendalam.

“Dan akhirnya perdagangan total hasil dari industri dalam negeri kita tidak terjangkau oleh masyarakat, serta hasil industri dari China pun tidak terjangkau oleh masyarakat dan akhirnya membawa dampak kehancuran perdagangan tekstil di dalam negeri. Ini tentu bisa mengakibatkan kehancuran industri dan perdagangan yang ada di dalam negeri ini, sehingga mengakibatkan pengangguran yang demikian besar dan tentu membawa dampak kemiskinan serta keterpurukan ekonomi nasional kita,” tambah BHS.

Facebook
Twitter
WhatsApp