Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga politikus Gerindra Obon Tabroni menyampaikan pendapatnya tentang banyaknya peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal 2024 di berbagai perusahaan.
Menurut Obon, sebagian besar perusahaan yang merumahkan para pegawainya banyak dari perusahaan manufaktur. Adanya peristiwa ini, ia pun mendesak agar pemerintah agar segera membuat program konkret untuk mengatasi pengangguran.
“Untuk itu persoalan ini agar bisa segera kita selesaikan, instansi terkait kementerian tenaga kerja, membuat program konkret terhadap persoalan yang ada,” ucap Obon saat menyampaikan instruksinya pada rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat selama periode Januari-Maret 2024 sudah ada 2.650 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat. Sedangkan daerah tertinggi yang paling banyak merumahkan pegawainya ada di DKI Jakarta, yaitu 8.876 pekerja dan disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang.
Obon pun berpandangan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengatasi maraknya persoalan PHK. Padahal seharusnya pemerintah memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK.
“Apa yang harus dilakukan pemerintah tentu bersama dengan kita, pemerintah sudah mengeluarkan aturan tentang jaminan yang diberikan pemerintah kepada yang terkena PHK,” tuturnya.
“Yang dalam hal ini pelaksanaannya belum maksimal, administrasi masih semrawut, termasuk juga pelatihan-pelatihan bagi saudara kita yang kena PHK, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain,” pungkas Obon.
