Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, berkomentar soal isu Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut Habiburokhman, jika isu tersebut benar, maka hal ini bisa menimbulkan bahaya.
“Apa MK akan buat proporsional tertutup? Ini bahaya. Hampir semua parpol penyusunan calegnya terbuka. Kalau tertutup, [bisa] chaos. Yang sudah daftar pasti mundur dan kita akan sulit cari pengganti,” ucap Habiburokhman, Selasa (30/05/2023).
Menurutnya, hal itu tak hanya akan terjadi pada caleg di level DPR RI saja. Tetapi juga di level daerah, seperti di DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota.
“Sehingga ini bisa ada masalah politik genting. Taruhannya bisa penyelenggaraan pemilunya. Bagaimana pemilu bisa terselenggara baik kalau ada kisruh daftar caleg yang berubah dari terbuka jadi tertutup?” tanyanya.
Apalagi, kata Habiburokhman, yang akan berantakan bukan cuma daftar caleg yang sudah disusun saja. Tetapi juga orientasi bagi para caleg yang sebelumnya digelar terbuka bagi siapa pun, tak terbatas pada latar belakangnya.
“Gerindra kan terdiri dari petani, purnawirawan, nelayan, perempuan. Masing-masing kirim kader untuk caleg. Kalau terbuka, kami adil sebagai pemimpin. Tapi kalau tertutup, [untuk memilih] siapa yang nomor urut satu, pasti yang lain merasa tidak dihormati,” ujar Habiburokhman.
Berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan masyarakat memilih caleg yang mereka sukai, di proporsional tertutup masyarakat hanya bisa memilih logo partai saja. Setelah itu baru partai akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi parlemen berdasarkan nomor urut caleg yang sudah disiapkan.
“Nomor urut ini menentukan kalau [proporsional] tertutup. Sehingga pembinaan yang selama ini dilakukan bisa berantakan kalau ada perubahan. Ini enggak gampang. Kalau dipaksakan 2024 repot, repot,” tutupnya.
