Search
Close this search box.

Siti Nurizka Desak Kasus TPPU Rp349 T Diusut Tuntas

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya meminta Ketua Komite KPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD untuk menjelaskan motif membuka transaksi janggal Rp 349 T ke publik yang berujung kegaduhan.

Rizka juga menyatakan terkait info intelijen seharusnya tidak disampaikan di media massa.

Selain itu terkait Kepala BIN Budi Gunawan yang menyampaikan info tersebut ke publik perlu dijelaskan.

Pasalnya, sampai hari ini Rizka mengaku bila ia tidak pernah mendengarkan pernyataan dari Kepala BIN menyampaikan info tersebut.

“Terkait info intelijen tidak seharusnya disampaikan di media massa. Dan menanggapi penyampaian Prof tadi terkait contoh Pak Budi Gunawan, apakah beliau menyampaikan ke ranah Publik? Saya akan jawab dengan gamblang, Sampai detik ini saya tidak mendengar hal itu!” ucap Rizka dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama Komite KPPU, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/03/2023).

Rizka mengatakan bila hal tersebut bisa diluruskan secara internal bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaras dengan tupoksi PPATK dalam hal ini adalah PKPU.

Namun, Rizka menyatakan ini bukan berarti DPR menghalangi pengusutan terkait transaksi janggal tersebut.

“Untuk hindari gaduh, sebaiknya ini dapat didiskusikan terlebih dahulu di ranah internal saja supaya tidak terjadi kegaduhan publik tapi bukan dalam arti DPR menghalangi terkait hal ini,” kata Rizka

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumsel I tersebut menuturkan bila ini perlu untuk segera diusut tuntas karena sudah terlanjur diangkat ke publik.

Rizka meminta Komite KPPU untuk dapat membuka ini semua secara gamblang hal tersebut supaya tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi lagi ini perlu diusut tuntas jangan cuma masyarakat diberikan kisi-kisi kemudian gaduh dan berujung menjadi bola liar,” tuturnya.

Legislator Gerindra tersebut menekankan kepada Komite KPPU untuk menyertakan semua dokumen pendukung untuk dipaparkan ke publik.

Pasalnya, hal tersebut bertujuan supaya masyarakat mengetahui kondisi negara yang terjadi saat ini.

Rizka juga menegaskan bila dalam pertemuan rapat ini juga harus bisa menghasilkan outcome hal tersebut supaya publik juga bisa untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat ini.

“Ini juga untuk menjawab ‘Apakah negara kita ini bobrok atau tidak’ ini juga tidak kalah penting hasil rapat kita ini harus ada outcomenya jadi masyarakat yang sedang menonton ini dapat menyimpulkan mana yang benar,” tegasnya

Lebih lanjut, ia memastikan bila kasus transaksi janggal tersebut belum jelas karena data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mahfud MD berbeda.

Menurutnya, perbedaan data tersebut harus dijelaskan supaya tidak terjadi simpang siur karena bisa jadi data yang benar ini bisa membongkar kasus tersebut. Kemudian yang satu lagi ada dugaan ingin menutup-nutupi kasus tersebut.

“Jadi tolong digaris bawahi bahwa kami di Komisi III DPR ingin meminta klarifikasi dan memfasilitasi untuk kasus ini supaya dapat dibuka secara komprehensif beserta link & match karena pasti ada data yang salah dan ada juga yang benar,” imbuhnya.

“Ada pihak yang mencoba menutupi dan ada pihak yang bertekad baik untuk membuka ini secara tuntas,” ucapnya.

Menutup pernyataanya, Rizka menyatakan jangan sampai melontarkan pernyataan yang dapat menyudutkan satu instansi krusial di negara.

Ia juga menyatakan Komisi III DPR RI menekankan perlunya klarifikasi secara komprehensif untuk meredam kegaduhan.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga memberikan dukungan kepada Mahfud MD untuk dapat membuka kasus ini secara gamblang dan tuntas.

“Jangan menyudutkan satu instansi krusial di negara ini kemudian buatlah impact dari hasil rapat ini yaitu public trust masyarakat kembali lagi pada instansi Kemenkeu. Saya selaku wakil rakyat dan seluruh rekan komisi III mendukung untuk membuka ini secara jelas dan tuntas,” tutupnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp