Habiburokhman: KUHP–KUHAP Baru Buktikan Hukum Tak Lagi Kaku
Baru beberapa hari diberlakukan, KUHP dan KUHAP baru dinilai telah menunjukkan dampak positif bagi para pencari keadilan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebut vonis pidana pengawasan terhadap Laras Faizati sebagai contoh konkret bahwa penegakan hukum kini lebih mengedepankan hati nurani dan keadilan substantif, bukan semata kepastian hukum. “Walaupun Laras Faizati terbukti melakukan perbuatan yang […]
Titiek Soeharto: Banjir Bandang Rusak Ribuan Hektare, Produksi Pangan Tertekan
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengingatkan bahwa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menimbulkan kerusakan besar, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Dampaknya dinilai sangat serius karena lahan-lahan produktif terendam dan produksi pangan mengalami penurunan signifikan. Perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu menyebut skala kerusakan mencapai ribuan hektare […]
Titiek Soeharto Puji Respons Cepat Mentan Amran Saat Banjir Besar Landa Aceh dan Sumatera
Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran dalam merespons bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Gerak cepat tersebut dinilai sangat membantu petani dan masyarakat terdampak banjir besar. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Ia menyampaikan […]
Sri Meliyana Ingatkan Bahaya Data Tak Sinkron soal Dokter Spesialis
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menekankan pentingnya sinkronisasi data dokter spesialis penyakit dalam antar lembaga agar kebijakan kesehatan nasional tidak dibangun di atas data yang keliru. Menurutnya, perbedaan data antara pemerintah dan organisasi profesi berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Hal tersebut disampaikan Sri Meliyana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR […]
Sri Meliyana Soroti Ketimpangan Dokter Spesialis, Daerah Terpencil Masih Kekurangan Internis
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menyoroti masih timpangnya distribusi dokter spesialis penyakit dalam (internis) di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai persoalan utama saat ini bukan semata kekurangan jumlah dokter spesialis, melainkan ketidakseimbangan penempatan tenaga medis, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Hal itu disampaikan Sri Meliyana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) […]
TGM Papua Merosot, La Tinro Dorong Fokus ke Daerah 3T
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung menyoroti masih rendahnya Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, yang dinilai tertinggal jauh dari rata-rata nasional. Ia menyebut Indeks TGM Papua masih berada jauh di bawah angka nasional yang saat ini mencapai 72,44. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius karena berbanding […]
Raker Pascabencana, Titiek Soeharto Desak Penguatan Anggaran Pemulihan
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menegaskan pentingnya penguatan dan penambahan anggaran guna mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah terdampak bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). […]
Kerja Sama Digital Currency, Mohamad Hekal Sambut Parlemen Korsel
Komisi XI DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen Republik Korea Selatan yang dipimpin Anggota Majelis Nasional Min Byoung Dug. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi keuangan (fintech), digital currency, dan aset digital. Dalam pertemuan itu, delegasi Korea Selatan menyampaikan rencana penyusunan undang-undang yang akan mengatur penggunaan digital currency dan aset […]
Bob Hasan Tegaskan Revisi UU Aceh Harus Tuntas Sebelum Dana Otsus Berakhir
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan komitmennya untuk merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh paling lambat pada 2026. Revisi tersebut tidak hanya merujuk pada semangat Perjanjian Helsinki sebagai inspirasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek waktu dan kepastian hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai UU Pemerintahan […]
TA Khalid Dorong Substansi MoU Helsinki Dicantumkan dalam RUU Pemerintahan Aceh
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid menyatakan, MoU Helsinki MoU Helsinki merupakan peristiwa bersejarah yang tidak dapat dilepaskan dari lahirnya kekhususan dan keistimewaan Aceh. Karena itu, substansi MoU tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam RUU tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari catatan sejarah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Panja penyusunan RUU Pemerintahan Aceh di […]