Perkuat Pendidikan Inklusif, Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, mendorong pemerintah memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk melalui penyediaan sekolah luar biasa (SLB) dengan fasilitas memadai di setiap provinsi. Upaya ini dinilai penting agar anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya tanpa harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal. Menurut Himmatul, keterbatasan […]
Himmatul Aliyah Soroti Ketimpangan Kuota PTNBH dan Non-BH, Tegaskan Sanksi Jalur Merah bagi Pelanggar
Komisi X DPR RI menyoroti ketimpangan aturan pemenuhan daya tampung antara Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan PTN non-BH dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Perbedaan ruang pengisian kuota ini dinilai perlu dievaluasi agar proses penerimaan berjalan lebih adil dan proporsional. Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi X dengan para rektor dan akademisi dari […]
Himmatul Aliyah Soroti Dampak Seleksi Mandiri PTN terhadap Perguruan Tinggi Swasta
Komisi X DPR RI menyoroti dampak pelaksanaan seleksi mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS). Porsi penerimaan melalui jalur mandiri PTN yang terus meningkat dinilai perlu dievaluasi agar ekosistem pendidikan tinggi nasional dapat berkembang secara seimbang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyampaikan hal tersebut saat […]
Fraksi Gerindra Gelar FGD RUU Sisdiknas, Serap Masukan Akademisi dan Praktisi Pendidikan
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) di Ruang Badan Musyawarah DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Mengusung tema “Menata Ulang Sistem Pendidikan melalui RUU Sisdiknas: Mutu, Pemerataan, Guru dan Dosen, serta Masa Depan Pembelajaran”, forum ini menjadi ruang untuk menyerap pandangan akademisi […]
Himmatul Aliyah: SPMB Harus Menjamin Akses Pendidikan Tinggi untuk Semua
Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut daya tampung, keterjangkauan biaya, hingga kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu menjadi perhatian Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI saat […]
Himmatul Aliyah: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Pelestarian Lingkungan
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. Pengembangan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang, keberadaan ruang terbuka hijau, serta kawasan resapan air agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pandangan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja […]
Himmatul Aliyah: SNPMB Harus Transparan, Akuntabel, dan Bebas Kecurangan
Komisi X DPR RI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di perguruan tinggi negeri (PTN). Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem seleksi berjalan transparan, akuntabel, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menegaskan bahwa penyelenggaraan SNPMB tidak hanya […]
Perempuan Dominasi UMKM, Himmatul Aliyah Minta Akses Kredit dan Digital Diperluas
Di balik capaian yang terlihat membanggakan, masih terdapat persoalan mendasar. Perempuan mengelola 64,5 persen UMKM di Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi 61 persen terhadap ekonomi nasional. Namun, sebagian besar masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, serta minimnya perlindungan sosial. Hal ini disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR […]
Partisipasi TKA Lampung Masih Rendah, Himmatul Minta Evaluasi Serius
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah mendapat sorotan Komisi X DPR RI. Komisi menilai pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjamin mutu pendidikan sekaligus keberhasilan implementasi TKA. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menegaskan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Pemerintah […]
Sekolah Gratis dan Tanpa Uang Komite di Lampung, Himmatul Aliyah: Bukti Keberpihakan pada Akses Pendidikan
Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan kebijakan pendidikan gratis serta menghapus pungutan uang komite di tingkat SMA negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menilai kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang merata. “Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah,” kata Himmatul […]