TA Khalid Tegaskan Dana Otsus Aceh Kewajiban Negara atas Kewenangan Khusus
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Karena itu, menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan dana otsus. TA Khalid menyampaikan bahwa kewenangan […]
TA Khalid: Revisi UUPA Diperlukan untuk Menjawab Kebutuhan Aceh Saat Ini
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA menjadi dasar Pemerintah Aceh mengusulkan revisi regulasi tersebut. Saat ini, Baleg DPR […]
Khalid: Otsus Aceh Harus Tepat Sasaran, Tata Kelola Jadi Kunci
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh masih belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek tata kelola yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. […]
Soroti Kesejahteraan, TA Khalid Dorong Evaluasi Menyeluruh Dana Otsus Aceh
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, ia menilai hasil yang dirasakan masyarakat Aceh masih belum maksimal. Dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang […]
Melly Goeslaw Dorong Akademisi Jabar Beri Masukan RUU Hak Cipta
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, berharap civitas akademika serta para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan substantif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Menurutnya, Jawa Barat memiliki kontribusi besar dalam perkembangan industri musik nasional. “Mungkin pada kesempatan ini saya berharap teman-teman akademisi bisa memberikan masukan. Hampir 90 persen band di Indonesia berasal […]
TA Khalid Dorong Substansi MoU Helsinki Dicantumkan dalam RUU Pemerintahan Aceh
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid menyatakan, MoU Helsinki MoU Helsinki merupakan peristiwa bersejarah yang tidak dapat dilepaskan dari lahirnya kekhususan dan keistimewaan Aceh. Karena itu, substansi MoU tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam RUU tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari catatan sejarah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Panja penyusunan RUU Pemerintahan Aceh di […]
Soroti LMK–KMK dan Ekosistem Digital, Melly Goeslaw Dorong Penguatan RUU Hak Cipta
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah memastikan konsistensi pengaturan terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Komite Manajemen Kolektif (KMK). “Yang perlu benar-benar dipikirkan adalah konsistensi regulasi terkait LMK dan KMK. […]
La Tinro Soroti Inkonsistensi RUU BPIP dan Risiko Tumpang Tindih Kebijakan Pendidikan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti sejumlah ketentuan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Salah satu yang ia kritisi adalah redaksi Pasal 10 yang dinilainya berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Ia mempertanyakan alasan penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada ayat (2), padahal ayat (1) sebelumnya telah menyebutkan […]
Sugiat Santoso Soroti Kesejahteraan Guru, Tata Kelola, dan Perlindungan Profesi dalam Revisi UU Guru dan Dosen
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sugiat Santoso, menyoroti tiga isu krusial yang harus menjadi fokus dalam pemantauan dan peninjauan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketiga isu tersebut adalah kesejahteraan guru swasta, efektivitas tata kelola institusi pendidikan, serta perlindungan profesi guru dari kriminalisasi. “Ada tiga isu krusial yang perlu kita tegaskan […]