Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, meski
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dengan memastikan kuorum kehadiran
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menegaskan bahwa keterlibatan akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi elemen krusial dalam memastikan revisi regulasi berjalan
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan dari para pemangku
Anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Riau II, Muhammad Rohid, merealisasikan pemasangan tiang listrik sepanjang 6 kilometer di Desa Saik, Kabupaten Kuantan Singingi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) dirancang untuk menghasilkan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan utama dalam perencanaan
Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penting untuk membenahi industri peternakan nasional secara menyeluruh, sekaligus mengurangi ketergantungan impor dan
Komisi X DPR RI mendorong penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di wilayah Kalimantan guna memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong percepatan program bedah rumah dengan target 400 ribu unit pada 2026. Ia menilai program
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah
