Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal turut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik tidak hanya dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang
Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting yang disoroti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Salah satu
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Mengusung tema
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong generasi muda untuk berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting
DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tenaga
Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik kepada pihak kepolisian. Dasco menyebut
Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan tersebut ditargetkan rampung
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang turut mengatur sinkronisasi siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Maraknya penipuan digital dan berbagai praktik kejahatan di sektor jasa keuangan menjadi perhatian Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa. Ia mengingatkan masyarakat agar semakin
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kehadiran direktorat tersebut menjadi langkah penting
