Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari aturan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan.
“Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco saat membacakan pidato penutupan masa persidangan dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dasco menyampaikan, sepanjang masa persidangan, DPR RI memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui fungsi konstitusionalnya, DPR memastikan berbagai persoalan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara tepat serta terpadu.
Dalam fungsi legislasi, Dasco menyebut DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 20 rancangan undang-undang menjadi undang-undang serta menyetujui tujuh rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif DPR RI. Sejumlah undang-undang yang disahkan antara lain berkaitan dengan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan satu data.
“Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pada masa persidangan berikutnya, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang masih berada pada pembicaraan tingkat I.
Di bidang anggaran, Dasco menegaskan APBN 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Karena itu, anggaran negara diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil dan kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial maupun antarwilayah.
“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.
Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan membahas berbagai isu strategis, antara lain situasi keamanan di Papua, optimalisasi aset daerah, penanganan karhutla, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pengawasan juga mencakup pemulihan layanan pendidikan, pengelolaan anggaran dan reformasi perpajakan, pembangunan infrastruktur energi, hingga tata kelola lembaga pemasyarakatan.
“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.
Selain menjalankan ketiga fungsi utama tersebut, DPR RI pada masa persidangan ini juga melakukan pemilihan sejumlah pejabat publik, di antaranya calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Senior Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.
Di bidang diplomasi parlemen, DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen negara sahabat serta Wakil Perdana Menteri Bulgaria dalam momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Bulgaria. Dasco menambahkan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran dan kontribusi Parlemen Indonesia di tingkat internasional.
Menutup masa persidangan, Dasco mengajak seluruh anggota DPR RI memanfaatkan masa reses untuk turun ke daerah pemilihan, mendengarkan aspirasi, dan menyerap kebutuhan masyarakat.
“Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
