Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam, Kepulauan Riau, melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan energi, dan kesiapan infrastruktur. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing industri sekaligus memperluas peluang usaha bagi koperasi, UMKM, dan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Andre saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Batam, Jumat (9/10/2026). Kunjungan ini melibatkan BP BUMN, PT Danantara Asset Management (PT DAM), Kementerian Koperasi, BP Batam, serta sejumlah BUMN dan perbankan.
Andre mengatakan, sebagai salah satu pusat industri, Batam membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan pasokan energi yang andal agar investasi dapat terealisasi serta kegiatan usaha berjalan secara berkelanjutan.
“Perkembangan kegiatan ekonomi tersebut perlu didukung kepastian perizinan dan lahan, kesiapan infrastruktur, serta pasokan energi dan material konstruksi yang andal agar investasi dapat direalisasikan dan kegiatan usaha berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Andre.
Selain mendukung pertumbuhan industri, Andre menekankan pentingnya pemerataan akses energi bagi masyarakat di pulau-pulau sekitar Batam. Ketersediaan listrik dan kelancaran distribusi bahan bakar diperlukan untuk menunjang pelayanan dasar serta aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan dan usaha lokal.
Legislator Gerindra itu juga mendorong agar pertumbuhan investasi di Batam memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku ekonomi lokal, khususnya koperasi dan UMKM. Menurutnya, keterlibatan mereka dalam rantai pasok industri perlu diperkuat melalui kepastian pasar, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.
“Sinergi pemerintah, BUMN, dan perbankan perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus membuka peluang bagi koperasi dan UMKM dalam rantai pasok,” katanya.
Andre berharap kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi berbagai hambatan pengembangan industri dan ekonomi lokal di Batam. Ia menegaskan, setiap upaya penyelesaian perlu dilengkapi dengan penanggung jawab, tenggat waktu, serta indikator hasil yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau.
“Kami berharap forum ini menghasilkan dialog yang terbuka dan substantif, serta langkah penyelesaian dengan penanggung jawab, tenggat, dan indikator hasil yang jelas,” pungkasnya.
