Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengevaluasi metode penetapan target penerimaan pajak di Jawa Barat. Menurutnya, penetapan target perlu mempertimbangkan dinamika ekonomi dan potensi setiap wilayah agar tidak menghambat penggalian sumber penerimaan baru.
Hal tersebut disampaikan Mulyadi kepada usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan se-Jawa Barat di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
“Tadi saya justru mempertanyakan metode membuat target penerimaan. Apakah pola pengambilan target itu sudah sesuatu yang tidak bisa diubah? Karena berdasarkan dinamika dan potensi wilayah, itu seharusnya bisa dikembangkan. Saya minta parameter-parameter itu ditinjau, supaya target yang ingin dicapai jangan justru menutup potensi-potensi baru,” ujar Mulyadi.
Ia menegaskan, jika target penerimaan sulit dicapai, DJP perlu mengidentifikasi penyebabnya secara menyeluruh. Evaluasi tidak cukup hanya mempertimbangkan perlambatan ekonomi dan pengaruh geopolitik, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi wajib pajak yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Menurut Mulyadi, DJP juga perlu menghindari ketergantungan pada wajib pajak yang sudah ada. Perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik dapat memengaruhi aktivitas usaha serta kemampuan wajib pajak memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat.
“Jangan terlalu terfokus pada wajib-wajib pajak yang selama ini menjadi wajib pajak yang baik. Faktor ekonomi dan geopolitik akan sangat berpengaruh terhadap dinamika penerimaan mereka sendiri, dan itu akhirnya berpengaruh secara akumulatif terhadap target penerimaan, khususnya di wilayah Jawa Barat,” tegasnya.
Dalam pemaparan kepada Komisi XI DPR RI, Kanwil DJP Jawa Barat melaporkan realisasi penerimaan neto hingga akhir September 2026 mencapai 61,22 persen dari target Rp122,68 triliun. Selain itu, penerimaan dari sektor industri tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Mulyadi menilai Jawa Barat memiliki potensi penerimaan baru yang perlu digarap, terutama dari pelaku usaha dalam ekosistem digital dan sektor ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu diidentifikasi agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
“Jawa Barat itu kaya sekali dengan talenta-talenta yang berbisnis di ekosistem digital. Itu potensi penerimaan baru. Ekonomi kreatif dan segala macam harus digali,” katanya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Mulyadi mendorong DJP bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem usaha, baik konvensional maupun digital. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dinilai penting untuk memetakan aktivitas ekonomi yang berpeluang menjadi sumber penerimaan baru.
Legislator Gerindra itu juga mengingatkan agar kebijakan penerimaan pajak tetap memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan negara harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Saya selalu sampaikan, penetapan kebijakan harus selalu berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Maka stakeholder di daerah dilibatkan untuk menggali potensi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber-sumber baru,” pungkasnya.
