Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan sosial, dapat disusun secara lebih akurat dan tepat sasaran. Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi utama dalam merumuskan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan La Tinro usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menyoroti masih adanya sejumlah persoalan dalam proses pendataan di lapangan. Ia mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait mekanisme survei yang dinilai belum berjalan optimal, termasuk adanya petugas yang mewawancarai pihak yang tidak memahami kondisi rumah tangga secara menyeluruh.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat sehingga berdampak pada ketepatan kebijakan pemerintah.
“Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepat dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak tepat,” ujar La Tinro.
Ia menilai peningkatan kapasitas petugas survei menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data. Pelatihan yang memadai, kata dia, akan membantu petugas menggali informasi secara lebih akurat sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan, sehingga mereka bersedia memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
Selain itu, La Tinro juga menyoroti masih ditemukannya data desil kesejahteraan masyarakat yang belum terisi. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
“Masih banyak juga yang kosong data desilnya. Ada kepala keluarga yang belum diketahui desil berapa. Ini tentu akan terus kami tanyakan apakah karena kesalahan teknis atau sebab lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, La Tinro menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan survei maupun sensus yang dilakukan BPS. Ia mengatakan, sebagian warga masih beranggapan bahwa pendataan berkaitan dengan kepentingan perpajakan, padahal data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik dan penyaluran berbagai program pemerintah.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersikap terbuka dan memberikan informasi yang benar ketika didatangi petugas BPS. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Jangan ragu, jangan bimbang, jangan merasa cemas apabila ada petugas dari Badan Pusat Statistik yang datang. Mereka hanya ingin memperoleh data agar kebijakan-kebijakan pemerintah pada tahun-tahun mendatang bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
