Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam berbagai sesi pertemuan, termasuk retreat para pemimpin ASEAN, isu situasi Myanmar hingga pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog menjadi perhatian utama.
Menteri Luar Negeri, Sugiono dalam keterangannya menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pasca pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut. Indonesia, kata Menlu, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu meng-address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, serta menciptakan situasi yang lebih baik,” ujar Menlu, Sabtu (9/5/2026).
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi five point consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar dan dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” ungkap Menlu.
Menlu menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam five point consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.
“Pada intinya semua berpendapat dan sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatian dan terus meng-engage Myanmar agar dapat menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,” kata Menlu.
Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangannya terkait pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Menurut Menlu, Presiden Prabowo menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan. Namun, di saat yang sama, kita perlu mencari hal-hal positif yang bisa dikerjasamakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta rakyat masing-masing negara,” tutur Menlu mengutip pandangan Presiden Prabowo.
Pendekatan tersebut, lanjut Menlu, juga menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan.
“Seperti juga yang kita lakukan, kita mencari jalan dan solusi bersama terkait berbagai persoalan perbatasan melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama,” pungkasnya.
